KABINET-KABINET MASA PEMERINTAHAN DEMOKRASI LIBERAL DI INDONESIA(1950-1959)

NO	KABINET	MASA JABATAN	PROGRAM KERJA	HASIL KERJA	KEGAGALAN
1	Kabinet Natsir   (Masyumi)	07 September 1950 - 21 Maret 1951	1.Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk Konstituante. 2.Mencapai konsolidasi dan penyempurnaan susunan pemerintahan serta membentuk peralatan negara yang kuat dan daulat. 3.Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. 4.Menyempurnakan organisasi Angkatan perang dan pemulihan bekas – bekas anggota tentara dan gerilya dalam masyarakat. 5.Memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat secepatnya. 6.Mengembangkan dan memperkokoh kesatuan ekonomi rakyat sebagai dasar bagi pelaksanaan ekonomi nasional yang sehat. 7.Membantu pembangunan perumahan rakyat serta memperluas usaha – usaha meninggikan derajat kesehatan dan kecerdasan rakyat. 8.Membantu pembangunan perumahan rakyat serta memperluas usaha – usaha meninggikan derajat kesehatan dan kecerdasan rakyat. 9.Pelaksanaan program industrialisasi (Rencana Sumitro). 10.Pembentukan DPRD	1. Di bidang ekonomi, ada Sumitro Plan yang mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi nasional.                                                   2. Indonesia masuk PBB. 3. Berlangsung perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat.	1. Kegagalan kabinet dalam menyelesaikan masalah Irian Barat. 2. Adanya Mosi tidak percaya dari PNI tentang pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS, Mosi tersebut disetujui parlemen sehingga mandat kabinet harus dikembalikan kepada Presiden.
NO	KABINET	MASA JABATAN	PROGRAM KERJA	HASIL KERJA	KEGAGALAN
2	Kabinet Sukiman (Masyumi & PNI)	27 April 1951 -          3 April 1952	1. Menjamin keamanan dan ketentraman.                                             2. Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani.                                                    3. Mempercepat persiapan pemilihan umum. 4. Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya	Terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya, dari program Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketentraman.	Muncul pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada presiden
NO	KABINET	MASA JABATAN	PROGRAM KERJA	HASIL KERJA	KEGAGALAN
3	Kabinet Wilopo (Zaken Kabinet)	3 April 1952 –            3 Juni 1953	1. Program dalam negeri : Menyelenggarakan pemilihan umum (konstituante, DPR, dan DPRD), meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat, dan pemulihan keamanan.                                                                                                      2. Program luar negeri :            Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, Pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif.		Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo. Sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada presiden.
NO	KABINET	MASA JABATAN	PROGRAM KERJA	HASIL KERJA	KEGAGALAN
4	Kabinet Ali Sastroamidjojo I (PNI & NU)	31 Juli 1953 –         12 Agustus 1955	1. Meningkatkan keamanan dan                           kemakmuran serta segera menyelenggarakan Pemilu.                                                  2. Pembebasan Irian Barat secepatnya. 3. Pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB. 4. Penyelesaian Pertikaian politik.	1. Persiapan Pemilihan Umum untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955. 2. Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955.	NU menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam kabinetnya inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya pada presiden
NO	KABINET	MASA JABATAN	PROGRAM KERJA	HASIL KERJA	KEGAGALAN
5	Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi)	12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956	1. Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. 2. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru. 3. Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi. 4. Perjuangan pengembalian Irian Barat. 5. Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif.	1. Penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955 (memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (memilih konstituante). Terdapat 70 partai politik yang mendaftar tetapi hanya 27 partai yang lolos seleksi. Menghasilkan 4 partai politik besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan   PKI. 2. Perjuangan Diplomasi Menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia-Belanda. 3. Pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi yang dilakukan oleh polisi militer. 4. Terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin. 5. Menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel AH Nasution sebagai Staf Angkatan Darat pada 28 Oktober 1955.	Dengan berakhirnya pemilu maka tugas kabinet Burhanuddin dianggap selesai. Pemilu tidak menghasilkan dukungan yang cukup terhadap kabinet sehingga cabinet pun jatuh.
NO	KABINET	MASA JABATAN	PROGRAM KERJA	HASIL KERJA	KEGAGALAN
6	Kabinet Ali Sastroamidjojo II (PNI, MASYUMI, & NU)	20 Maret 1956 –       4 Maret 1957	Program yang disebut sebagai "Rencana Pembangunan Lima Tahun": 1. Perjuangan pengembalian Irian Barat. 2. Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD. 3. Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai. 4. Menyehatkan perimbangan keuangan negara. 5. Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat. Program Pokok : 1. Pembatalan KMB. 2. Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan lima tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif. 3. Melaksanakan keputusan KAA.	Mendapat dukungan penuh dari presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment, hasilnya adalah Pembatalan seluruh perjanjian KMB.	Mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet hasil Pemilu I ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada presiden.
NO	KABINET	MASA JABATAN	PROGRAM KERJA	HASIL KERJA	KEGAGALAN
7	Kabinet Djuanda (Zaken Kabinet)	9 April 1957 -            5 Juli 1959	Program- program yang disebut "Panca Karya" : 1. Membentuk Dewan Nasional. 2. Normalisasi keadaan Republik Indonesia. 3. Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB. 4. Perjuangan pengembalian Irian Jaya. 5. Mempergiat/mempercepat proses Pembangunan.	1. Mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Djuanda, yang mengatur mengenai laut pedalaman dan laut teritorial. 2. Terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada dalam masyarakat dengan presiden sebagai ketuanya. Sebagai titik tolak untuk menegakkan sistem demokrasi terpimpin. 3. Mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah. 4. Diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri tetapi tidak berhasil dengan baik.	Berakhir saat presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan mulailah babak baru sejarah RI yaitu Demokrasi Terpimpin.